Tribun Liputan Gudang Informasi dan Berita Terpercaya
Korupsi Pertamina, Kejagung: Patra Niaga Beli Pertalite, Campur Jadi Pertamax
Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kasus korupsi di tubuh Pertamina yang melibatkan anak perusahaannya, PT Patra Niaga. Menurut penyelidikan, Patra Niaga diduga membeli bahan bakar jenis Pertalite, lalu mencampurnya sehingga menyerupai Pertamax untuk dijual dengan harga lebih tinggi.
Modus Operandi Dugaan Korupsi
Berdasarkan hasil investigasi, praktik ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara ilegal. Kejagung menyatakan bahwa pihak terkait dalam perusahaan telah melakukan manipulasi dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Kami menemukan bukti bahwa Patra Niaga membeli Pertalite, kemudian mengoplosnya dengan bahan tambahan sehingga menyerupai Pertamax. BBM tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax, yang jelas merugikan negara dan konsumen,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dalam konferensi pers.
Dampak dan Kerugian Negara
Akibat praktik ini, negara berpotensi mengalami kerugian besar karena subsidi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya. Konsumen pun dirugikan karena membeli BBM dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Pertamax yang sebenarnya.
Pihak Kejagung kini tengah mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam skandal ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di lingkungan Pertamina dan regulator terkait.
Langkah Hukum Selanjutnya
Sejumlah saksi telah diperiksa, dan Kejagung berencana menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Selain itu, Kejagung juga menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya untuk memastikan tidak ada penyimpangan lain yang merugikan negara.
“Kasus ini menjadi perhatian serius kami. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal ini,” tambahnya.
Dengan terbongkarnya kasus ini, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM di Indonesia guna mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang.
