Said Aqil Dukung Usulan Prabowo Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Biaya Sosialnya Tinggi

Said Aqil Dukung Usulan Prabowo Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Biaya Sosialnya Tinggi

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Said Aqil, usulan tersebut layak dipertimbangkan karena dapat mengurangi biaya sosial yang selama ini kerap timbul dalam pelaksanaan pilkada langsung.

“Saya sepakat dengan gagasan Pak Prabowo. Pilkada langsung memang memberikan ruang partisipasi masyarakat, tetapi biaya sosialnya sangat besar,” ujar Said Aqil dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (26/12/2024).

Biaya Sosial yang Tinggi

Said Aqil menjelaskan bahwa biaya sosial yang dimaksud mencakup berbagai dampak negatif dari pilkada langsung, seperti polarisasi masyarakat, konflik horizontal, dan maraknya politik uang. Ia menilai bahwa fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di banyak daerah.

“Kita sering melihat, setelah pilkada, masyarakat terpecah karena perbedaan pilihan politik. Ini tidak sehat untuk pembangunan bangsa. Selain itu, biaya politik yang tinggi sering mendorong kandidat untuk mencari cara-cara yang tidak etis demi memenangkan pemilihan,” tambahnya.

Efisiensi dan Penguatan Demokrasi

Said Aqil juga menekankan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa menjadi langkah efisiensi yang mendukung penguatan demokrasi. Menurutnya, mekanisme ini dapat meminimalkan potensi konflik di tingkat akar rumput dan memastikan bahwa para pemimpin daerah dipilih berdasarkan kualitas, bukan popularitas.

“Pemilihan melalui DPRD bukan berarti menurunkan kualitas demokrasi. Justru, ini adalah bentuk demokrasi perwakilan yang lebih terarah dan terukur. Tentu saja, ini perlu diiringi dengan pengawasan ketat untuk memastikan prosesnya transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Tantangan Implementasi

Meski demikian, Said Aqil mengakui bahwa usulan ini akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilkada langsung. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan sosialisasi intensif untuk menjelaskan manfaat dari mekanisme pemilihan oleh DPRD.

“Perubahan seperti ini pasti membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat. Yang penting, kita fokus pada tujuan akhirnya, yaitu menciptakan sistem politik yang lebih sehat dan efisien,” pungkasnya.

Dukungan Beragam

Gagasan Prabowo Subianto mengenai pilkada dipilih oleh DPRD telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi. Namun, dukungan dari tokoh besar seperti Said Aqil Siradj dapat menjadi dorongan kuat untuk mempertimbangkan kembali mekanisme pilkada yang ada saat ini.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, diskusi mengenai sistem pilkada ini diprediksi akan terus menjadi isu hangat dalam beberapa waktu ke depan.