KPK Panggil Direktur Bea Cukai dalam Kasus Dugaan TPPU Rita Widyasari

KPK Panggil Direktur Bea Cukai dalam Kasus Dugaan TPPU Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Dalam pengembangan kasus ini, KPK memanggil Direktur Bea Cukai untuk dimintai keterangan terkait dugaan aliran dana yang mencurigakan.

Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat bukti dalam kasus tersebut. “Kami membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya kepada media.

Pemanggilan pejabat Bea Cukai ini diduga terkait dengan analisis transaksi keuangan yang melibatkan sejumlah pihak. KPK mencurigai adanya penggunaan jasa ekspor-impor sebagai modus untuk menyamarkan aliran dana yang tidak sah.

Kasus ini bermula ketika Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan gratifikasi dan pencucian uang selama menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Pada pengadilan sebelumnya, Rita telah divonis bersalah dalam kasus korupsi dan dihukum 10 tahun penjara. Namun, KPK menemukan indikasi kuat bahwa masih ada aliran dana yang belum sepenuhnya terungkap.

KPK berharap kehadiran Direktur Bea Cukai dapat memberikan informasi penting untuk mengurai skema pencucian uang yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, KPK juga telah memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk pejabat dari sektor swasta dan perbankan.

Ali Fikri menegaskan, KPK akan terus bekerja keras mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. “Kami berkomitmen untuk mengembalikan aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana ini,” tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi dan diduga menggunakan cara-cara kompleks untuk menyamarkan hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.