PKS Masih Bahas Usulan Nama Pj Gubernur Jelang Periode Heru Budi Berakhir

PKS Masih Bahas Usulan Nama Pj Gubernur Jelang Periode Heru Budi Berakhir

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah mematangkan pembahasan terkait usulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta seiring berakhirnya masa jabatan Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Masa jabatan Heru, yang sebelumnya diangkat untuk mengisi kekosongan posisi gubernur setelah Anies Baswedan, akan segera berakhir, sehingga PKS, sebagai salah satu partai politik besar di DKI Jakarta, aktif terlibat dalam proses penyusunan usulan calon pengganti.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa partainya akan memberikan perhatian penuh dalam memberikan usulan nama-nama Pj Gubernur yang dinilai mampu melanjutkan pembangunan dan memastikan stabilitas pemerintahan di Jakarta. “Kami sedang berdiskusi secara mendalam, mencari figur yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik untuk memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur,” ujar Hidayat dalam pernyataannya.

Menurut Hidayat, salah satu kriteria utama yang diinginkan oleh PKS adalah sosok yang tidak hanya memahami birokrasi, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan program-program yang telah berjalan di DKI Jakarta. “Kami ingin Jakarta terus berkembang, dan untuk itu dibutuhkan Pj Gubernur yang bisa melanjutkan program-program strategis yang sudah ada, terutama di bidang transportasi, kesehatan, dan penanganan banjir,” tambahnya.

PKS juga menyatakan akan membuka ruang komunikasi dengan partai-partai lain dan pemerintah pusat terkait usulan ini, mengingat pentingnya posisi Pj Gubernur dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di ibu kota. “Kami akan mencari konsensus bersama agar nama yang diusulkan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional,” jelas Hidayat.

Sementara itu, masa jabatan Heru Budi yang dijadwalkan berakhir dalam beberapa bulan mendatang telah memicu spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Beberapa nama mulai muncul sebagai kandidat potensial, baik dari kalangan birokrat maupun tokoh politik, namun belum ada keputusan final terkait siapa yang akan diajukan.

PKS, sebagai partai oposisi di tingkat nasional namun memiliki basis kuat di DKI Jakarta, menegaskan bahwa proses pemilihan Pj Gubernur harus transparan dan melibatkan berbagai pihak. “Jakarta adalah ibu kota negara, jadi siapa pun yang menjabat sebagai Pj Gubernur harus dipilih dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat Jakarta,” kata Hidayat.

Meskipun demikian, PKS masih merahasiakan nama-nama yang tengah mereka bahas. “Kami masih dalam tahap internal, membahas nama-nama yang akan diusulkan. Namun kami pastikan bahwa nama yang akan kami ajukan adalah tokoh yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi,” tutup Hidayat.

Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan memulai proses penunjukan Pj Gubernur yang baru. Dengan semakin dekatnya akhir masa jabatan Heru Budi, proses penunjukan Pj Gubernur menjadi salah satu agenda penting bagi PKS dan partai-partai lain di Jakarta.