Tribun Liputan Gudang Informasi dan Berita Terpercaya
Anggota ICC Mongolia Ogah Tangkap Putin, Malah Gelar Karpet Merah
Mongolia – Meski menjadi anggota International Criminal Court (ICC), Mongolia menegaskan bahwa mereka tidak akan menahan Presiden Rusia, Vladimir Putin, jika pemimpin tersebut mengunjungi negara mereka. Sikap ini bertolak belakang dengan keputusan ICC yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin terkait dugaan kejahatan perang di Ukraina. Alih-alih menindaklanjuti mandat ICC, pemerintah Mongolia justru menyatakan bahwa mereka siap menyambut Putin dengan “karpet merah.”
Keputusan Mongolia ini menuai sorotan internasional, mengingat statusnya sebagai negara anggota ICC yang seharusnya tunduk pada aturan peradilan internasional tersebut. Namun, Mongolia berdalih bahwa hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Rusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka. “Kami memiliki sejarah panjang hubungan yang bersahabat dengan Rusia. Kami tidak akan mengambil langkah yang merusak hubungan ini,” ujar salah satu pejabat pemerintah Mongolia.
Presiden Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, juga menyatakan bahwa negaranya menempatkan hubungan bilateral dengan Rusia sebagai prioritas strategis. “Rusia adalah tetangga dan mitra utama Mongolia dalam hal perdagangan, energi, dan keamanan. Kami tidak akan mengambil tindakan yang merugikan kepentingan nasional kami,” tegasnya.
Putin sendiri dihadapkan dengan surat perintah penangkapan dari ICC terkait tuduhan keterlibatannya dalam deportasi ilegal anak-anak dari wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina. Namun, negara-negara sekutu Rusia, termasuk Mongolia, sejauh ini menolak untuk mengikuti keputusan tersebut.
Sikap Mongolia menambah daftar negara yang memilih mengabaikan kewajiban mereka sebagai anggota ICC terkait kasus Putin. Sebelumnya, beberapa negara Afrika juga menunjukkan ketidaksediaan untuk menahan Putin jika ia mengunjungi wilayah mereka, dengan alasan politik dan ekonomi.
Banyak pengamat politik internasional menilai, langkah Mongolia ini mencerminkan dilema yang dihadapi negara-negara berkembang dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum internasional dan kepentingan geopolitik. “Mongolia berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka adalah anggota ICC yang seharusnya mematuhi aturan hukum internasional. Di sisi lain, mereka sangat bergantung pada Rusia, baik secara ekonomi maupun strategis,” ungkap seorang analis hubungan internasional.
Meskipun keputusan Mongolia mungkin mengecewakan banyak pihak yang mendukung penegakan hukum internasional, kenyataan geopolitik menunjukkan bahwa banyak negara masih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan Rusia, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan global akibat perang di Ukraina.
Sampai saat ini, Putin belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Mongolia tersebut. Namun, langkah ini diperkirakan akan memperkuat aliansi Rusia dengan beberapa negara non-Barat, yang cenderung mendukung posisi Moskow dalam berbagai forum internasional.
