Eks Direktur PT Timah Sebut Penambang Ilegal Kecil Lebih Sering Ditangkap Ketimbang Penambang Besar

Eks Direktur PT Timah Sebut Penambang Ilegal Kecil Lebih Sering Ditangkap Ketimbang Penambang Besar

Eks Direktur PT Timah mengungkapkan ketimpangan dalam penindakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal di Indonesia. Menurutnya, penambang ilegal kecil lebih sering ditangkap dan diproses hukum dibandingkan penambang besar yang beroperasi dengan skala lebih luas dan dampak lingkungan yang lebih signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu penambangan ilegal menjadi sorotan publik karena kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, terutama di wilayah pertambangan timah. Namun, pernyataan eks direktur ini menyoroti adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. “Penambang kecil lebih sering menjadi target operasi penegak hukum, sementara penambang besar yang sebenarnya lebih merusak lingkungan sering lolos dari jeratan hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penambang kecil biasanya hanya menggunakan peralatan sederhana dan beroperasi di area yang terbatas, sehingga lebih mudah ditemukan dan ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara itu, penambang besar memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar, seperti jaringan dan pengaruh politik, yang memungkinkan mereka beroperasi dengan perlindungan atau pengawasan yang lebih longgar.

Eks direktur tersebut juga menyebutkan bahwa penegakan hukum yang tebang pilih ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan upaya konservasi lingkungan. “Keadilan seharusnya berlaku sama bagi semua pelanggar hukum, tidak peduli skala operasi mereka. Penambang besar harus mendapatkan penanganan yang sama seriusnya,” tambahnya.

Penambangan ilegal di Indonesia memang telah menjadi masalah serius, dengan dampak yang luas pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai pihak telah mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas semua pelaku penambangan ilegal tanpa pandang bulu.

Pernyataan dari eks direktur PT Timah ini diharapkan bisa memicu dialog lebih lanjut tentang reformasi dalam penegakan hukum di sektor pertambangan, guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan hukum di Indonesia.