Sri Mulyani memproyeksikan kemajuan ekonomi Indonesia akan melamban tahun ini

Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan kemajuan ekonomi Indonesia akan melamban tahun ini. Dia memandang 2023 tidak akan sekeras tahun kemarin yang diprediksikan dapat capai 5,2 persen-5,3 %.

Walau demikian, Sri Mulyani masih yakini perekonomian Indonesia dapat meluncur di atas 5 % di 2023. Kepercayaan diri ini ada susul pencabutan pemerlakukan limitasi aktivitas warga (PPKM) pada Desember 2022. Disamping itu, dia memandang saluran masuk penanaman modal asing (PMA) yang bertambah dan bersambungnya penuntasan project vital nasional (PSN) akan jadi booster.

“Di depan, kemajuan ekonomi nasional 2023 diprediksi masih tetap kuat, walau sedikit melamban sebagai imbas pelambatan kemajuan ekonomi global,” ucapnya dalam pertemuan jurnalis KSSK, Selasa (31/1).

Pada kwartal I 2023, bendahara negara tersebut percaya ekonomi RI akan tumbuh lebih cepat daripada masa yang serupa pada tahun awalnya. Ani, panggilan akrabnya, memandang pada tahun kemarin covid-19 masih naik-turun, dan sekarang ini telah surut dan ada peristiwa Ramadan.

“Jadi kwartal I 2023 ini momen perkembangan akan kuat. Selanjutnya masuk Ramadan dan hari raya yang bermakna tahun ini tetap full selebrasinya dan memunculkan momen rekondisi yang bertahan bagus,” terang Ani.

Disamping itu, Ani memprediksi inflasi akan semakin konstan dibanding tahun kemarin. Bila betul, warga dapat mempunyai kekuatan lebih buat belanja. Ini jadi signal positif investasi yang dapat makin besar.

Pelambatan ekonomi global dipandang akan kelihatan lebih terang di 2023 didukung oleh kekuatan krisis di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Tetapi, resiko pelambatan tidak akan terlampau dalam karena ada support penghilangan peraturan zero covid-19 di China.

“Di depan, ekonomi global diprediksi akan tumbuh lebih lamban karena fragmentasi geopolitik dan resiko krisis di AS dan Eropa,” terangnya.

Walau di tengah-tengah keadaan pergolakan ekonomi global, Sri Mulyani yang memegang sebagai Ketua Komite Kestabilan Mekanisme Keuangan (KKSK) pastikan kestabilan mekanisme keuangan Indonesia di akhir 2022 masih tetap konstan dan terbangun.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan, pihaknya sudah memberi hadiah alias stimulan sejumlah Rp 350 miliar ke beberapa daerah terpilih, karena sukses mengontrol inflasi.
Sri Mulyani menerangkan, dalam rencana mengontrol inflasi, peranan pemerintahan pusat dan wilayah penting.

Apa lagi, harga-harga yang ditata oleh pemerintahan seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sebelumnya sempat dilaksanakan rekonsilasi. Hingga membuat anggaran belanja negara turut terkerek karena, daya membeli warga harus selalu terlindungi.

Melalui APBN, untuk jaga daya beli warga, kata Sri Mulyani pemerintahan harus memberi bantuan dan ganti rugi energi. Sementara wilayah, melalui APBD-nya dipakai untuk lakukan operasi pasar.

Untuk wilayah yang sukses mengontrol inflasi, pemerintahan pusat juga memberi dana stimulan wilayah (DID). Ini telah jalan semenjak 2021 dan terus berguling hingga kini.

“Pada 2021, kita memberi 43 wilayah yang diberi Rp 350 miliar karena mereka sanggup mengontrol inflasi dengan baik,” terang Sri Mulyani dalam Rapat Koordinir Nasional Kepala Wilayah dan FORKOPIMDA Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Selanjutnya pada 2022 dari 45 wilayah yang diusulkan, sekitar 36 wilayah diberi DID karena sukses mengontrol inflasi.

Juga tahun ini, pemerintahan pusat sudah kantongi calon wilayah, baik itu kabupaten dan kota yang memiliki hak memperoleh DID. Tetapi, Sri Mulyani tidak menguraikan berapakah nilai yang digulirkan.

“Untuk tahun 2023 ini, ada 45 wilayah, kami sudah menyortir 17 wilayah langsung memperoleh peruntukan,” terang Sri Mulyani.

Stimulan ke wilayah itu, kata Sri Mulyani diberi dalam dua masa. Masa pertama yaitu berdasar data di bulan Mei sampai Agustus. Selanjutnya, masa ke-2 yaitu di bulan Agustus sampai Oktober.

“DID untuk tahun jalan pasti digunakan untuk turunkan inflasi. Maka dari itu yang memperoleh penghargaan ialah wilayah yang pengurangan inflasinya paling tajam, dan untuk tahun jalan kita akan lakukan hal sama,” kata Sri Mulyani meneruskan.

Sudah diketahui, berdasar laporan Tubuh Pusat Statistik (BPS), Indonesia alami inflasi sejumlah 5,51% secara tahunan (year on year/yoy) pada 2022. Angka ini jadi rekor inflasi paling tinggi dalam 8 tahun akhir.

Inflasi Indonesia paling tinggi paling akhir terjadi pada 2014. Di mana waktu itu, inflasi di tanah air sentuh di level 8,36% (yoy).

Inflasi paling tinggi sejauh 2022 terjadi pada barisan pengeluaran transportasi, yaitu 15,26% dengan menyumbang 1,84%.

Selanjutnya barisan pengeluaran perawatan individu alami inflasi 5,91% dengan peran 0,37%; barisan makanan, minuman, dan tembakau 5,83% dengan peran 1,51%; dan barisan pengeluaran pengadaan minuman dan makanan/restaurant 4,49% dengan peran 0,4%.

Adapun barisan pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan alami deflasi 0,36% dengan menyumbang 0,02%.

Dari 90 kota yang disurvey BPS, Kotabaru menulis inflasi paling tinggi, yaitu sejumlah 8,65% dan Sorong menulis inflasi paling rendah 3,26% di tahun kemarin.